Deskripsi Meta:
Camat Batubara ditangkap usai pesta sabu bertiga bersama dua rekan di sebuah rumah kontrakan. Penangkapan ini menambah daftar panjang pejabat publik yang tersandung kasus narkoba.
Kasus mengejutkan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Seorang camat aktif berinisial RS ditangkap polisi setelah kedapatan tengah berpesta sabu bersama dua orang lainnya. Penangkapan ini terjadi pada Sabtu malam (6/4), di sebuah rumah kontrakan di kawasan Tanjung Tiram. Kejadian ini langsung menghebohkan masyarakat dan menjadi sorotan media lokal maupun nasional.
Menurut informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, Camat Batubara ditangkap usai pesta sabu bertiga bersama dua rekannya yang berinisial AH dan MK. Ketiganya diduga kuat mengonsumsi narkotika jenis sabu di lokasi kejadian. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk alat isap sabu (bong), plastik klip berisi sisa sabu, serta alat-alat lain yang biasa digunakan dalam pesta narkoba.
Kronologi Penangkapan Camat Batubara
Kapolres Batubara, AKBP Rony Samtana, menjelaskan bahwa penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas mencolok di rumah kontrakan tersebut. Petugas yang mendapat informasi kemudian melakukan penyelidikan dan penggerebekan secara langsung. Saat digerebek, ketiga pelaku tidak sempat melarikan diri dan langsung diamankan.
“Camat Batubara ditangkap usai pesta sabu bertiga, dan saat itu mereka baru saja selesai menggunakan narkoba. Ketiganya langsung kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar AKBP Rony Samtana dalam konferensi pers yang digelar Minggu pagi (7/4).
Hasil Tes Urine dan Tindakan Lanjutan
Setelah dilakukan pemeriksaan awal, ketiga pelaku, termasuk camat RS, dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine. Hingga saat ini, mereka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Batubara. Pihak kepolisian juga tengah menelusuri kemungkinan adanya jaringan pemasok narkoba yang terkait dengan kasus ini.
Pemerintah Kabupaten Batubara sendiri menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap camat yang bersangkutan. Bupati Batubara, melalui siaran pers resmi, mengungkapkan kekecewaannya atas peristiwa tersebut. Ia menyebut bahwa tindakan RS mencoreng nama baik pemerintah daerah dan akan segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pejabat di tingkat kecamatan.
Respons Masyarakat dan LSM
Penangkapan Camat Batubara usai pesta sabu bertiga menimbulkan reaksi keras dari masyarakat setempat. Banyak warga yang menyayangkan perilaku oknum pejabat yang seharusnya menjadi panutan justru terlibat dalam tindak pidana narkoba.
Salah satu aktivis dari LSM Anti Narkoba Batubara, Irwan Gultom, menyatakan bahwa kejadian ini merupakan bukti lemahnya pengawasan internal terhadap aparat pemerintah. “Kami mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan tanpa adanya perlindungan jabatan. Semua harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Upaya Pencegahan Kasus Serupa
Kejadian ini menambah daftar panjang pejabat publik di Indonesia yang tersangkut kasus narkotika. Pemerintah daerah didorong untuk lebih proaktif dalam melakukan tes urine berkala terhadap pejabat dan ASN. Selain itu, edukasi dan rehabilitasi juga harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam memberantas narkoba di lingkungan pemerintahan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah memberikan peringatan keras terhadap para kepala daerah agar meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya. Beberapa kasus serupa sebelumnya terjadi di daerah lain, seperti yang pernah diberitakan dalam berita ini tentang ASN tertangkap kasus sabu dan pengawasan kinerja camat di kabupaten lain.
Penutup
Kasus Camat Batubara Ditangkap Usai Pesta Sabu Bertiga menjadi pengingat bahwa bahaya narkoba bisa menjerat siapa saja, termasuk pejabat yang memiliki tanggung jawab publik. Penegakan hukum yang konsisten dan upaya preventif dari semua pihak menjadi kunci dalam mencegah peristiwa serupa terulang.
Pemerintah daerah dan masyarakat harus bersinergi dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas narkoba. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga dan momentum perbaikan bagi sistem pengawasan internal di pemerintahan daerah.